JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebijakan nasional terkait perubahan iklim. Terbaru, Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, melakukan audiensi ke Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI pada Kamis, 22 Mei 2025. Audiensi ini secara khusus membahas mekanisme Perdagangan Karbon Kawasan Gambut yang berada di luar kawasan hutan dalam wilayah Kukar.
Didampingi Kepala DPMPTSP Kukar, Alfian Noor, serta Kepala Dinas Perkebunan, M. Taufik, Sunggono disambut langsung oleh Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Dedi Latif, bersama Staf Khusus BKPM, Didi Apriadi, dan Direktur Perencanaan Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur, Ratih Purbasari Kania.
Dalam pertemuan yang berlangsung interaktif tersebut, Sunggono memaparkan secara rinci upaya Kukar dalam menyusun kebijakan tata kelola karbon berbasis kawasan gambut di luar kawasan hutan. Ia menegaskan bahwa koordinasi ini penting untuk mendapatkan kejelasan mengenai prosedur perizinan serta potensi pengembangan investasi berbasis karbon di daerahnya.
“Kami ingin memastikan bahwa langkah kami dalam mendorong Perdagangan Karbon Kawasan Gambut ini sesuai regulasi nasional, sekaligus menjadi model tata kelola yang bisa direplikasi di daerah lain,” ujar Sunggono.
Sunggono juga mengungkapkan bahwa Kukar menjadi daerah pertama di Indonesia yang telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati mengenai pengelolaan karbon. Menurutnya, wilayah Kukar memiliki potensi besar karena meliputi lahan gambut dan ekosistem mangrove yang bisa dikelola secara berkelanjutan.
BKPM RI menyambut baik langkah yang diambil Pemerintah Kukar. Pihak kementerian menilai inisiatif ini merupakan bentuk keberanian daerah dalam membuka peluang investasi ramah lingkungan. “Kami berterima kasih atas informasi yang disampaikan. Ini adalah masukan penting bagi kami dalam memperbaiki sistem perizinan sektor karbon ke depan,” tutur Dedi Latif.
Ratih Purbasari menambahkan bahwa forum ini akan menjadi awal dari diskusi lintas sektor yang lebih luas. Ia berharap ada tindak lanjut dari pertemuan ini agar lahir kebijakan nasional yang sinkron, khususnya dalam konteks pengelolaan karbon lintas kawasan.
Dalam pertemuan tersebut juga hadir perwakilan dari PT. Tirta Carbon Indonesia (TCI), termasuk Direktur Utama Wisnu Tjandra, Direktur Operasional Antonius Sj, dan Ovi AS. Mereka memberikan dukungan terhadap upaya Kukar serta menyampaikan kesiapan sektor swasta dalam mendukung perdagangan karbon di kawasan gambut.












