Kutai Kartanegara — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus mengambil langkah konkret dalam mendorong pengembangan Proyek Karbon di Kawasan Gambut. Dalam upaya mempercepat legalitas lahan seluas 55 ribu hektare di luar kawasan hutan, Pemkab Kukar melakukan audiensi dan koordinasi langsung dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pada Kamis (22/5/2025) lalu, di kantor pusat Kementerian ATR/BPN.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar, Alfian Noor, memimpin pertemuan ini. Ia menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga untuk memastikan bahwa proyek strategis tersebut memiliki landasan hukum yang kuat.
“Kami tidak ingin terjadi tumpang tindih kewenangan di lapangan. Oleh karena itu, kami menggandeng ATR/BPN untuk mempercepat penerbitan dokumen PKKPR, sebagai dasar pemanfaatan ruang sesuai tata ruang nasional,” ungkap Alfian Noor.
Dalam pertemuan itu, turut hadir Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) M. Taufil, perwakilan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Edi J, serta Baharuddin dari DPMPTSP. Sementara dari pihak pengembang proyek, PT Tirta Carbon Indonesia (TCI), tampak hadir Direktur Utama Wisnu Tjandra, Direktur Operasional Antonius Sj, dan Ovi AS. Rombongan disambut oleh Erik, Penata Ruang Ahli Madya dari Kementerian ATR/BPN.
Lahan Gambut dan Harapan Masa Depan
Pemkab Kukar sangat fokus mengamankan lahan gambut yang telah dikerjasamakan dengan pihak swasta melalui Proyek Karbon di Kawasan Gambut. Langkah ini juga dipicu oleh belum tercantumnya KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) atas lahan tersebut, yang dikhawatirkan bisa membuka celah untuk potensi sengketa atau tumpang tindih kepentingan.
“Dengan adanya legalitas yang jelas, maka potensi konflik dapat diminimalkan. Ini sangat penting agar pengelolaan karbon bisa berjalan maksimal,” ujar Alfian menambahkan.
Proyek karbon ini tidak hanya bertujuan untuk konservasi lingkungan, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Dalam jangka panjang, proyek ini mampu mendatangkan pemasukan tambahan untuk kas daerah Kukar melalui skema perdagangan karbon global.
Manfaat Ekologis dan Ekonomi
Menurut Alfian, manfaat dari pengelolaan karbon di lahan gambut sangat luas. Salah satunya adalah restorasi kawasan yang telah rusak akibat pembukaan lahan tidak terkendali. Program navigasi lingkungan akan difokuskan pada area-area kritis untuk pemulihan jangka panjang.
Selain itu, Proyek Karbon di Kawasan Gambut juga membuka peluang kerja baru, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, sekaligus mendongkrak pendapatan daerah melalui potensi ekonomi karbon.
“Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga tentang keberlanjutan ekonomi lokal. Kita ingin masyarakat ikut merasakan manfaat nyata dari proyek ini,” tegasnya.












