Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bergerak cepat demi mewujudkan target nasional pembentukan Koperasi Merah Putih. Dengan tenggat waktu yang sudah ditetapkan pada 28 Mei 2025, Kukar kini fokus mempercepat pendirian Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di 191 wilayah yang belum terbentuk.
Sekretaris Daerah Kukar, H. Sunggono, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mencapai target tersebut. Usai menghadiri peluncuran percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (Musdesus) di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Sabtu (24/5/2025), ia menyampaikan rencana konkret. “Kami akan bentuk kelompok kerja cepat di tiap kecamatan dan mengoordinasikan seluruh camat agar pelaksanaan bisa tuntas sebelum batas waktu,” ujarnya tegas.
Peluncuran percepatan pembentukan koperasi tersebut bukan sekadar seremoni. Kehadiran Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menjadi dorongan besar untuk mempercepat realisasi 1.038 Koperasi Merah Putih di seluruh Kalimantan Timur. Menurut Ferry, koperasi ini diharapkan menjadi solusi strategis atas berbagai persoalan ekonomi desa seperti sulitnya akses permodalan, dominasi tengkulak, menjamurnya pinjaman online ilegal, dan lemahnya sistem ekonomi lokal.
“Ini bukan hanya program koperasi biasa. Koperasi Merah Putih lahir dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 sebagai gerakan nasional untuk membangun ekonomi akar rumput,” jelas Ferry. Pemerintah pusat pun menargetkan pembentukan 80.000 koperasi serupa di seluruh Indonesia, dengan pelaksanaan lintas kementerian dan pengawasan ketat dari Satgas yang langsung diketuai Presiden.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyampaikan bahwa Kaltim telah menyelesaikan hampir 50 persen dari Musdesus yang ditargetkan. Ia optimistis sisanya akan rampung sesuai kesepakatan dengan para bupati dan wali kota. “Kami sepakat, semua akan selesai tepat waktu, yakni 28 Mei 2025,” ujarnya penuh keyakinan.
Kehadiran para pejabat tinggi dari berbagai kementerian dan lembaga dalam acara peluncuran menegaskan keseriusan program ini. Di antaranya adalah Deputi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Widiastuti, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, Kepala BPP SDMP Kementan Idha, serta Direktur Utama LPDB, Supomo.












