Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus menegaskan komitmennya dalam menjalankan roda pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Hal ini terlihat dalam Rapat Paripurna ke-5 DPRD Kukar yang digelar pada Senin (28/4/2025), dengan agenda utama penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024.
Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, Plt. Ketua DPRD Kukar Junadi, Wakil Ketua DPRD Abdul Rasid dan Aini Farida, serta para anggota DPRD, Forkopimda, dan perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kukar.
Dalam sambutannya, Sekda Sunggono menyampaikan apresiasi atas rekomendasi yang disusun oleh DPRD. Ia menegaskan bahwa semua usulan, terutama di sektor infrastruktur, telah selaras dengan program pembangunan tahun 2025.
“Insya Allah, seluruh rekomendasi DPRD Kukar telah sesuai arah pembangunan yang sudah kami susun. Semuanya sudah on the track dan menjadi bagian dari prioritas utama kita,” tegas Sunggono dengan penuh keyakinan.
Sejumlah proyek strategis yang masuk dalam LKPJ 2024 mencakup pembangunan jembatan di Kecamatan Sebulu, peningkatan jalan penghubung dari Kecamatan Anggana ke Muara Badak, pembangunan jalan di Desa Sebelimbingan, dan penghubung antara Santan Ulu dan Santan Ilir di Kecamatan Marangkayu. Tak hanya itu, Pemkab Kukar juga fokus pada pengoperasian Pasar Tangga Arung di Jalan Danau Aji Tenggarong serta pengembangan layanan kesehatan di tiga rumah sakit daerah: RSUD AM. Parikesit, RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti, dan RSUD Muara Badak.
Sementara itu, Plt. Ketua DPRD Kukar Junadi menjelaskan bahwa penyusunan dan penyampaian rekomendasi ini telah mengacu pada regulasi yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.
“LKPJ Bupati Kukar Tahun 2024 kami bahas sesuai prosedur. Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dari evaluasi tahunan kinerja pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya rekomendasi ini dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik. Menurutnya, masukan dari DPRD bertujuan agar Pemkab Kukar terus mengedepankan prinsip Good Governance dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Sebagai penutup rangkaian acara, DPRD Kukar dan pihak eksekutif secara resmi menandatangani berita acara penyerahan rekomendasi LKPJ 2024. Proses ini disaksikan langsung oleh Sekda Sunggono, sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.












