Kutai Kartanegara — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah progresif dalam mendukung program nasional Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih. Langkah konkret ini diwujudkan melalui penyediaan tiga lokasi strategis untuk mendirikan fasilitas pendidikan gratis bagi masyarakat.
Sekretaris Kabupaten Kukar, Dr. Sunggono, menyampaikan bahwa dua lokasi Sekolah Rakyat akan berdiri di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong. Masing-masing akan menampung tiga rombongan belajar (rombel) untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Lahan yang disediakan di sana mencakup area seluas 10,65 hektar. Sementara itu, lokasi ketiga berada di Jalan AM Tahir No. 95, Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, dengan luas 14,27 hektar. Di kawasan ini, Sekolah Rakyat akan melayani siswa jenjang SMP dan SMA dengan masing-masing tiga rombel.
Pemerintah Kukar dengan tegas menyatakan bahwa seluruh kegiatan pendidikan di Sekolah Rakyat ini akan diberikan secara gratis. Hal ini sejalan dengan komitmen daerah dalam mengentaskan kemiskinan melalui jalur pendidikan, sebagaimana diharapkan oleh program Kabinet Merah Putih.
“Kami berharap seluruh elemen masyarakat dapat memberikan dukungan penuh agar Sekolah Rakyat bisa berjalan lancar dan optimal,” ujar Dr. Sunggono, yang didampingi oleh Plt Kepala Dinas Sosial Kukar, Yuliandris Suherman.
Dalam prosesnya, Pemkab Kukar juga telah melakukan verifikasi bersama sejumlah kementerian dan lembaga seperti Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, dan lembaga terkait lainnya. Hasilnya menunjukkan bahwa lahan yang akan digunakan telah melalui proses hibah resmi. Salah satunya berasal dari perusahaan pertambangan Multi Harapan Utama, berupa eks HGU yang telah dihibahkan kepada pemerintah daerah.
Sementara itu, lahan tahap kedua yang berlokasi di Desa Tanjung Limau merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di bawah pengelolaan Dinas Perikanan dan Kelautan. Lahan tersebut saat ini dalam proses pengajuan legalitas hibah sebagai Barang Milik Daerah (BMD).
“Pemerintah daerah berkomitmen untuk menyerahkan tanah dan bangunan Sekolah Rakyat kepada Kementerian Sosial RI dalam waktu maksimal tiga tahun, melalui mekanisme hibah setelah ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai,” tambah Sunggono.












