TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara secara resmi mengalokasikan dana sebesar Rp62,4 miliar untuk mendukung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kukar 2025. Pendanaan ini disahkan langsung oleh Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta addendum NPHD pada Rabu, 19 Maret 2025 di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Tenggarong.
Edi Damansyah menegaskan bahwa Pendanaan PSU Pilkada Kukar merupakan langkah prioritas yang telah direncanakan secara matang sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia menyampaikan, “Alhamdulillah, meskipun dalam situasi efisiensi nasional, Pemkab Kukar tetap mengutamakan kebutuhan PSU ini. Semua proses alokasi pembiayaan telah melalui verifikasi sesuai regulasi dari Kementerian Dalam Negeri.”
Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua KPU Kukar Rudi Gunawan dan Ketua Bawaslu Kukar Teguh Wibowo, yang ikut menandatangani NPHD. Selain itu, pihak keamanan turut serta dalam penandatanganan addendum, seperti Dandim 0906 Kukar Letkol Czi Damai Adi Setiawan, Dandim 0908 Bontang Letkol Inf Aryo Bagus Daryanto, serta Kapolres Kukar AKBP Dody Surya Putra.
Turut menyaksikan proses tersebut sejumlah pejabat strategis, termasuk Kepala Badan Kesbangpol Kukar Rinda Desianti, Kepala BPKAD Soekotjo, dan Kepala Bappeda Kukar. Mereka memastikan bahwa semua unsur teknis dan administratif berjalan optimal demi kelancaran pelaksanaan PSU.
Menurut Rinda Desianti, Pendanaan PSU Pilkada Kukar mengalami efisiensi yang signifikan. Dari total usulan anggaran Rp82,8 miliar, yang disetujui hanya Rp62,4 miliar. “Ada penghematan sekitar Rp20,4 miliar yang telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri. Dana ini akan segera dicairkan dalam waktu dekat,” ungkap Rinda.
Dengan dana yang telah ditetapkan, Bupati Edi mengajak semua pihak menjaga integritas dan kelancaran proses demokrasi. Ia juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka pada 19 April 2025. “Mari kita sukseskan PSU ini dengan aman, tertib, dan demokratis. Keikutsertaan warga sangat menentukan masa depan Kukar,” katanya.
Melalui kerja sama KPU, Bawaslu, unsur TNI/Polri, dan seluruh elemen pemerintah daerah, Pemkab Kukar memastikan bahwa Pendanaan PSU Pilkada Kukar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sebagai bentuk komitmen terhadap demokrasi yang berkualitas dan bertanggung jawab.












