Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berkomitmen mewujudkan reformasi birokrasi melalui penguatan sistem kearsipan. Komitmen ini diwujudkan melalui Audit Arsip 2025, yang menjadi langkah strategis untuk menciptakan tata kelola arsip yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Dalam Workshop dan Entry Meeting Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025 bertema “Kearsipan yang Berkelanjutan untuk Masa Depan yang Terbaik” di Hotel Grand Fatma Tenggarong, Kamis (27/2/25), Asisten I Setkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat menegaskan pentingnya kearsipan sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan modern.
“Kami mendorong seluruh perangkat daerah untuk lebih aktif mengelola arsip secara tertib dan sesuai standar. Tahun 2025 harus menjadi momentum peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan kearsipan,” ujar Taufik di hadapan 120 peserta dari OPD dan Unit Pengolah Pencipta Arsip (UPPA) yang hadir secara daring dan luring.
Audit Arsip 2025 Jadi Komponen Kunci Reformasi Birokrasi
Audit dan pengawasan kearsipan, menurut Taufik, bukan hanya kewajiban administratif semata, melainkan elemen penilaian dalam reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam PermenPAN-RB No. 14 Tahun 2014 dan Peraturan ANRI No. 6 Tahun 2019. Nilai dari pengawasan ini menjadi indikator integritas dan kualitas pelayanan publik yang berbasis bukti tertulis.
“Melalui Audit Arsip 2025, kami ingin membangun budaya tertib arsip yang konsisten dan berkelanjutan. Ini menjadi bagian dari upaya menjaga memori kolektif bangsa serta mendukung akuntabilitas kinerja pemerintahan,” jelasnya.
Atas kinerja tersebut, Kukar berhasil memborong berbagai penghargaan. Pada 2023 dan 2024, ANRI serta Gubernur Kaltim memberikan apresiasi kepada Kukar atas prestasi luar biasa dalam bidang kearsipan.
Pengawasan Internal, Bukti Nyata Komitmen Perangkat Daerah
Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kukar Hj Aji Lina Rodiah mengungkapkan, audit kearsipan tahun ini mencakup seluruh siklus pengelolaan arsip, dari mulai penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan hingga pemenuhan sarana dan prasarana. Fokus audit diarahkan pada dua bidang: Pengembangan SDM serta Pengadaan, Pemberhentian, dan Penilaian Kinerja Aparatur.
“Setiap perangkat daerah wajib menyiapkan bukti fisik unit arsip sesuai formulir ASKI. Ini penting agar hasil pengawasan benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan,” tegas Lina.
Lina juga menyoroti capaian yang membanggakan. Pada 2023, dua OPD meraih kategori memuaskan. Jumlah itu melonjak drastis di 2024 dengan 17 OPD meraih predikat yang sama. Bahkan, beberapa kecamatan seperti Muara Badak, Tenggarong, dan Marangkayu berhasil menembus kategori Sangat Baik.
Penghargaan dan Apresiasi untuk Pengelola Arsip Terbaik
Acara ini juga menjadi panggung apresiasi bagi OPD yang berprestasi. Dinas-dinas seperti Diarpus Kukar, Bapenda, Dishub, hingga RSUD AM Parikesit menerima penghargaan atas kinerja kearsipan mereka. Tak hanya itu, penyerahan arsip statis dari instansi non-pemerintah juga menegaskan kolaborasi lintas sektor dalam menjaga arsip daerah.
Dengan berbagai upaya konkret ini, Audit Arsip 2025 bukan sekadar agenda rutin, melainkan tonggak perubahan. Kukar menegaskan komitmennya menjadikan kearsipan sebagai fondasi dalam reformasi birokrasi yang nyata dan berkelanjutan.












