Kenaikan upah minimum Kabupaten dan sektoral Kukar 2025 telah mendapatkan apresiasi dari Bupati Kukar (Edi Damansyah). Dimana terdapat beberapa pihak yang terlihat seperti Dewan Pengupahan Daerah, Pihak Perusahaan dan Serikat Pekerja/Buruh.
Turut hadir dalam kegiatan kenaikan upah minimum Kabupaten dan sektoral Kukar 2025 yakni Asisten Sekretariat Daerah beserta Kepala Bagian, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Perangkat Daerah terkait, Dewan Pengupahan Daerah, pihak Perusahaan serta Serikat Buruh/Pekerja, dan beberapa awak media di Kukar.
Terdapat UMK Kukar 2025 yang telah disepakati yakni Rp 3.766.379,19, sedangkan Upah Minimum Sektoral Kukar 2025 Rp 3.841.706,77. Hal ini disampaikannya pada Senin, 16 Desember 2024 di ruang eksekutif kantor Bupati Kukar.
“Terima kasih kepada Dewan Pengupahan Kukar, perusahaan dan serikat pekerja yang melakukan diskusi pembahasan dalam rangka penetapan UMK dan upah minimum sektoral ini,” ujar Bupati Kukar.
Lebih lanjut, Edi menjelaskan kalau pembahasan terkait UMKM akan menindaklanjut keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 16 tahun 2024. Upah minimum secara nasional sekitar 6,5% dengan mempertimbangkan terkait pertumbuhan ekonomi, inflasi dan Kukar telah mengacu keputusan Menaker nomor 16 tahun 2024.
“Jadi angka ini sudah disepakati bersama. Pembahasan UMK ini tak terlepas dari upaya Pemkab menjaga investasi di Kukar yang berjalan baik, juga melindungi hak pekerja dengan baik,” jelasnya.
Penetapan UMK dan upah minimum sektoral akan menjadi keputusan yang jadi pedoman semua pihak terkait pengupahan tahun 2025.
“Diharapkan penetapan UMK ini dipedomani dengan baik, Pemkab melalui Dinas Tenaga Kerja akan terus melakukan pemantauan terhadap kepatuhan terkait hak pekerja ini,” pungkasnya.***












