6 Raperda yang disahkan telah penuhi proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Pemerintah Kabupaten Kukar yang diwakili oleh Akhmad Taufik Hidayat selaku Asisten 1 bidang Pemerintahan dan Kesra telah sampaikan laporan dan persetujuan terkait 6 rancangan peraturan daerah (Perda) pada sidang paripurna ke 32 DPRD Kukar berlokasi di ruang sidang utama pada Senin, 9 Desember 2024.
Adapun rapat dipimpin oleh Ketua DPRD sementara yakni Junaidi didampingi oleh Wakil Ketua Abdul Rasid dan Aini Faridah serta adanya 35 anggota DPRD serta perwakilan OPD Pemkab Kukar.
Adapun 6 Raperda yang dibahas serta telah penuhi ketentuan proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Serta telah selesai difasilitasi oleh Gubernur melalui Biro Hukum. Maka, Pemerintah Daerah telah sepakat untuk setujuan Raperda menjadi peraturan darah yang mencakup:
1. Raperda Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan;
2. Raperda Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan;
3. Raperda Tentang Kemandirian Pangan;
4. Raperda Tentang Pembangunan Kawasan Desa;
5. Raperda Tentang Kerja Sama Daerah; Dan
6. Raperda Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
Ia sangat berharapkan kalau 6 Raperda yang disahkan ini dapat segera diproses terkait kelengkapannya.
“Kami dari pihak Pemerintah Daerah Berharap Setelah Disahkan 6(Enam) Buah Raperda Tersebut, Selanjutnya Segera Dipenuhi Kelengkapannya Agar Dapat Diproses Untuk Dimintakan Nomor Registernya Ke Biro Hukum Propinsi Dan Selanjutnya Dapat Ditetapkan Dan Diundangkan,” harap Junaidi.












