Indikator kinerja utama terkait investasi dan kepuasan warga telah meningkat melebihi target. Hal ini terungkap saat Edi Damansyah selalu Bupati Kukar menghadiri HUT Mall Pelayanan Publik (MPP) Kukar ke 2 berlokasi di gedung MPP Kompleks Perkantoran Bupati Kukar pada Kamis, 5 Desember 2024.
Turut hadir dalam acara tersebut yakni unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para Assisten, dan Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemkab Kukar, juga forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Kukar.
Alfian Noor selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar telah melaporkan kalau indikator kinerja utama (IKU) terkait investasi sampai 2024 meningkat bahkan melebihi target dan kepuasan warga melebihi target. Ada sekitar 65 ribu UMKM di Kukar, 45 ribu diantaranya telah berizin dan akan dituntaskan pada tahun berikutnya.
“Ada pelayanan langsung ke masyarakat terkait pengurusan legalitas usaha dan layanan lainnya juga sudah berjalan, yakni kami beri nama MPP Beraya’an,” kata Alfian.
Kolaborasi dengan Polres, Samsat, Pajak Dinkes yang melakukan kegiatan MPP Berayaan mendatangi warga desa di Kecamatan terkait pelayanan termasuk SIM. Terkait pelayanan yang dilakukan, MPP Kukar dapat memperoleh peringkat 4 terbaik di Indonesia. Tahun ini juga mendapatkan penghargaan sebagai MPP dengan pelayanan terbaik berbasis HAM dari Kemenkumham. Ombudsman mendapat kategori hijau pekat, indeks kepuasan warga di MPP 96 dengan 27 tenan pelayanan di MPP Kukar. Sedangkan dalam peningkatan SDM, pihaknya akan melakukan bimbingan teknis Excellent service untuk seluruh tenant demi meningkatkan pelayanan.
Bupati Edi Damansyah apresiasi seluruh instansi yang berikan pelayanan di MPP termasuk DPMTSP. MPP harus terlaksana dengan baik oleh Pemkab. Ia berharap dari capaian sudah ada agar dilakukan evaluasi dan optimalisasi, meningkatkan pelayanan dengan SOP yang dijalankan sebaik – baiknya termasuk peningkatan SDM yang memberikan pelayanan.
Edi berharap kalau pelayanan instansi vertikal tidak ada yang seminggu sekali, melainkan setiap hari kerja ada, dan harus koordinasikan dengan Pemkab jika ada kendala seperti SDM.
“Hendaknya ada insentif khusus bagi pelayan di MPP, ini salah satu solusi agar tak ada lagi pelayanan salah satu tenan instansi vertikal yang seminggu sekali,” jelasnya.
Edi meminta DPMTSP untuk terus lakukan evaluasi khususnya pelayanan publik agar tetap konsisten dalam mengacu pada SOP yang sudah berjalan baik.
“Jadi utamakan sistem yang baik yang bisa diikuti dengan baik puka oleh SDM pelayanan di MPP,” kata Edi.
Bupati Kukar tersebut berharap agar terus ada inovasi peningkatan layanan publik yang mendatangi langsung warga di Kecamatan yang telah dilaporkan DPMTSP yang telah berjalan (MPP Beraya’an). Acara HUT MPP ini ditandai dengan adanya potongan tumpeng oleh Bupati dengan Forkopimda dan Kepala DPMTSP serta adanya penyerahan hadiah berbagai lomba dalam memeriahkan HUT MPP.***
“Sosialisasi keberadaan MPP ini juga harus ditingkatkan agar masyarakat mengetahui layanan inI,” ungkap Bupati Kukar.***












