APBD 2025 sebesar Rp 12 triliun di Kabupaten Kukar akan difokuskan pada beberapa sektor strategis. Adapun APBD ini telah disahkan pada Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kukar yakni Junaidi yang mana dihadiri oleh Sunggono selaku Sekda Kukar serta Akhmad Taufik Hidayat selaku Asisten 1, Ahyani Fadianur Diani selaku Asisten II, Dafip Haryanto selaku Asisten III, Kepala OPD dan Camat Kukar yang berlokasi di ruang Rapat Paripurna DPRD Kukar pada Sabtu, 30 November 2024.
Sunggono menyampaikan sambutan dari Bupati Edi Damansyah yang ucapkan terima kasih dan rasa penghargaan ke unsur Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kukar yang mana telah sumbangkan waktu, tenaga, dan pikiran dari mulai proses penyusunan, pembahasan rancangan APBD hingga proses penandatanganan persetujuan terkait Rancangan Perda APBD Kabupaten Kukar tahun anggaran 2025.
“Persetujuan ini adalah perwujudan dari hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD yang dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD. Selain itu, juga merupakan hal yang penting mengingat fungsi APBD adalah sebagai fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi hingga fungsi stabilisasi,” ungkap Sunggono.
DPRD Kukar tetap menjadi mitra Pemerintah Kukar sehingga keharmonisan antara kedua belah pihak akan diperlukan demi suksesnya pembangunan Kukar. Persetujuan bersama telah sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 terkait Pengelolaan Keuangan Daerah. Raperda terkait APBD Kabupaten Kukar tahun anggaran 2025 yang mana telah disetujui bersama dengan disampaikan ke Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk dilakukan evaluasi sesuai dengan amanat peraturan perundang – undangan.
Ketua DPRD Kukar yakni Junaidi menjelaskan APBD 2025 akan difokuskan pada beberapa sektor seperti pembangunan infrastrukur, kesejahteraan sosial dan pendidikan. Adapun waktu itu pengesahan APBD dilakukan dengan libatkan berbagai pihak mencakup warga juga diikutsertakan. Hal ini agar dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas demi pengelolaan angaraan tahun mendatang.
“Pengesahan APBD 2025 melalui proses yang panjang, kami ingin masyarakat bisa mendapat bagian yang adil dalam perencanaan ini,” ucap Junaidi.
Junaidi selaku Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar akan menekankan terkait pentingnya penguatan partisipasi warga dalam perencanaan anggaran demi pastikan kebutuhan warga bisa terakomodasi dengan baik.***












