Seminar JDIH DPRD Kukar membahas terkait perlindungan terhadap hak warga. Kegiatan seminar dengan tajuk “Akselerasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan Perlindungan Masyarakat Adat Kukar Khazanah Nasional Pembangunan IKN ini diikuti oleh DPRD Kukar pada 24 November 2024.
Turut hadir dalam seminar JDIH DPRD itu yakni Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Sultan Aji Muhammad Arifin dan Kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Ketua DPRD Kukar Junaidi,S,SoS,.M.Si , Wakil Ketua III DPRD Junadi,A.Md, Anggota DPRD Kukar, Asisten II Pemkab Kukar Ahyani Fadianur Diani, dan Rektor Unikarta Prof.Dr.Ir. Ince Raden,M.P, Sekretaris DPRD Kukar (Sekwan) H.M.Ridha Dermawan,SP,.MP dan Jajaran.
Menurut Ridha selaku Ketua Penyelenggara menyatakan kalau seminar ini seharusnya jadi bagian dari upaya JDIH DPRD demi berikan ruang untuk pembahasan terkait masalah hukum, kebijakan, dan pembangunan yang berpresspektif pada perlindungan hal warga adat.
“Kami menyadari bahwa masyarakat adat merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, perlindungan terhadap masyarakat adat dalam konteks hukum nasional dan pembangunan IKN menjadi isu strategis yang harus dibahas secara komprehensif anggota DPRD dan Stakeholder yang ada,” ungkap Ridha.
“Dengan pentingnya persoalan ini kita menghadirkan langsung para narasumber diantaranya; Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum RI Bapak Jonny Pesata Simamora, S.I.P,.M.Si, Deputi Sosial Budaya IKN Bapak Alimuddin, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Timur Hj. Suparmi, SH, MH, Ketua DPRD Kukar Junaidi, S.Sos .,M.Si dan sebagai moderator Erwinsyah,SH,SE.,M.Si,” sambungnya.
Junaidi apresiasi langsung terselenggaranya seminar yang diselenggarakan oleh JDIH Sekretariat DPRD Kukar dengan bekerja sama bersama dengan otorita IKN dengan tujuan demi bahan peran penting terkait perlindungan warga adat Kukar dalam konteks hukum nasional dan pembangunan IKN baru di Kaltim.
Terkait keberagaman sosial budaya di Indonesia, maka perlindungan terhadap warga adat tentunya jadi isu penting dan bukan hanya terkait hak budaya dan sosial, melainkan juga dengan keadilan dalam pembangunan Nasional. Oleh karena itu, seminar bertujuan demi bisa mendalami sebagai perspektif hukum, kebijakan Pemerintah serta dampak dari adanya pembangunan IKN terhadap warga adat.
“Dengan adanya seminar ini setidaknya anggota DPRD kukar bisa mengulas berbagai regulasi dan undang-undang yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat, seperti Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberi ruang bagi masyarakat adat untuk mengelola wilayah adat mereka sendiri,” jelasnya.
Peran dari warga adat dalamm pembangunan IKN yakni dengan melakukan analisis bagaimana pembangunan IKN bisa jadi peluang meski adanya tantangan bagi warga adat khususnya pada pengakuan hak ulayat dan keberlanjutan budaya.
“Pembangunan yang Berkeadilan, salah satunya konsep pembangunan yang ramah terhadap masyarakat adat, mengedepankan partisipasi mereka dalam setiap proses perencanaan pembangunan IKN, serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang tidak menghilangkan identitas suku budaya masyarakat Kalimantan Timur,” pungkasnya.***












