TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) Pemerintah Kota Bontang memilih Pemkab Kukar jadi tujuan studi atau pembelajaran terkait kredit usaha mikro 0% atau Program Kredit Kukar Idaman (KKI). Rombongan TPAKD tersebut dipimpin oleh H. Lukman selaku Asisten III bidang Perekonomian dan Pembangunan yang mana telah diterima oleh H. Dafip Haryanto selaku Asisten III bidang Administrasi Umum Pemkab Kukar berdampingan dengan Haryo Martani selaku Kabag Perekonomian.
Kegiatan ini berlokasi di ruang Eksekutif kantor Bupati pada Rabu, 20 November 2024. Adapun Dafip Haryanto telah sambut baik kunjungan dari tim TPAKD Pemkot Botang yang mana ingin belajar terkait pelaksanaan KKI ke usaha mikro kecil dan menengah sebagai bahan studi banding.
Dafip menjelaskan kalau Kukar sebenarnya sudah melakukan penetapan dan pengukuhan terkait TPAKD dan telah berjalan program Kredit Kukar Idaman sejak tahun 2021 yang mana bertujuan memberikan modal usaha dengan bunga 0%. Tentunya hal ini sangat menguntungkan bagi para pelaku UMKM dan telah termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Jadi berdasarkan rekomendasi dari OJK (otoritas jasa keuangan) yang terbaik di Kalimantan Timur ini yang sudah melaksanakan dan sudah implementasi itu ya di Kukar, dari dasar itu mereka (Pemkot Bontang) melakukan studi tiru ke Kukar,” jelas Dafip.
Pada minggu kemarin, Kukar telah terima TPAKD Kabupaten Pasir yang mana juga belajar terkait kredit usaha mikro 0% yang menjadi implementasi dan persiapan terhadap realisasi KKI khususnya kredit melawan rentenir dengan bunga 0%.
“Tadi sudah disampaikan oleh Kabag Ekonomi terkait bagaimana implementasi kegiatannya, tata cara atau prosesnya bagaimana mereka dapat kredit itu, kemudian siapa sih yang berperan dalam rangka untuk percepatan realisasi serapan program itu” ungkapnya.
Dafip berharap apa yang disampaikan bisa menjadikan bahan bagi Pemkot Bontang untuk segera launching program itu ditahun ini.
“Intinya agar segera membangun kolaborasi yang maksimal diinternal TPKAD, dan tetap bahwa program ini dalam rangka membantu kesejahteraan masyarakat, namun ini bukan program bagi – bagi uang, tetap harus ada pengembaliannya,” kata Dafip.
Lukman selaku Ketua Rombongan TPAKD Bontang menjelaskan di Pemkot Bontang tersebut Tim Percepatan Akses telah disebut sejak tahun 2021, tapi baru launching dan resmi pengukuhannya pada tahun 2024. Pihaknya ingin meniru apa yang dilakukan Pemkab Kukar dengan program tersebut dan berikan fasilitas kredit permodalan ke pelaku UMKM dengan bunga 0%.
“Jadi itulah tujuan kunjungan kerja studi banding untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan Kredit Usaha Mikro 0% Kukar Idaman yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Kutai Kertanegara,” ucap Lukman.****












