RAPBD melalui perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kesejahteraan warga Kukar. Hal ini tersampaikan saat DPRD Kabupaten Kukar melakukan sidang paripurna ke 19 dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kukar tahun anggaran 2025 pada Senin, 18 November 2024.
Diketahui, dalam sidang paripurna ke 19 ini dipimpin langsung oleh Junaidi selaku Ketua DPRD Kukar bersama Abdul Rasid selaku Wakil Ketua 1 DPRD, Aini Faridah selaku Wakil Ketua III, dan H.M.Ridha Darmawan SP,.MP selaku anggota DPRD Kukar dan Sekretaris DPRD Kukar (Sekwan).
Bambang Arwanto selaku Pjs Bupati Kukar menyampaikan terkait nota keuangan rancangan anggara pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) dan menjelaskan kalau penyusunan RAPBD melalui perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dan jadi salah satu lanjutan proses pencernaan UU No 17 tahun 2003 terkait keuangan negara pasal 17 ayat 2 kalau RAPBD berpedoman pada RKPD yang menjadi tujuan dalam bernegara.
“RAPBD merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui perencanaan serta pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta partisipatif,” ungkap Bambang.
Nota keuangan ini seharusnya disusun pada potensi kebutuhan nyata suatu daerah serta sejalan dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah (RPJMD 2021 – 2026) yang mana telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RAPBD ini bisa jadi pertimbangan strategis yang mencakup kondisi ekonomi makro dan keuangan daerah, prioritas pembangunan yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui berbagai mekanisme partisipasi publik seperti Musrenbang dan reses DPRD, semua tahapan penyusunan RAPBD ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“PAD sebeesar Rp1,09 Triliun terdiri dari pajak daerah sebesar Rp274,77 Miliar, retribusi daerah sebesar Rp4,83 Miliar, pendapatan hasil sebesar Rp44,14 Miliar, dan lain-lain pendapatan asli daerah Rp773,91 Miliar,”jelasnya.
Selain itu, adanya pendapatan transfer yang menjadi kebijakan Pemerintah sebesar Rp 6,21 triliun. Sedangkan dalam aspek belanja saja hal ini berguna demi memenuhi kebutuhan pembangunan pelayanan publik yang diproyeksikan mencapai Rp 7,58 triliun dengan beberapa pembagian mencakup belanja operasi sebesar Rp5,15 Triliun, belanja pegawai sebesar Rp2,45 Triliun, belanja barang dan jasa sebesar Rp2,64 Triliun, belanja subsidi sebesar Rp283 Juta, belanja hibah sebesar Rp51,43 Miliar, belanja bantuan sosial sebesar Rp3,51 Miliar.
“Terdapat pula belanja modal sebesar Rp1,61 Triliun, belanja tidak terduga sebesar Rp50 Miliar, belanja transfer sebesar Rp 768 Miliar,” ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Kukar harus terus berupaya melalui RAPBD 2025 yang mana telah dialokasikan secara optimal guna bisa melakukan peningkatan program strategis mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan infrastruktur, pengembangan ekonomi kreatif, peningkatan kesejahteraan sosial.
“Kami berharap dengan berbagai program pembangunan yang telah dijalankan maupun yang akan direncanakan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana visi dan misi RPJMD Kukar,” pungkasnya.***












