Kebijakan Pemberian TPP Daerah ke Guru Agama dan Pengawas yang mana telah diangkat oleh Kementerian Agama baru saja dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebagai Tindak Lanjut Audiensi tanggal 3 November 2024. Acara tersebut digelar oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kukar yang mana diadakan pada Selasa, 13 November 2024 di ruang rapat komisi IV yang telah dihadiri oleh Para Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurut Andi Faisal selaku Ketua Komisi IV menyampaikan kalau acara ini yang terakhir terkait pembahasan guru agama di Kukar. Adapun ia juga telah menerima masukan kritik dari para Guru Agama.
“Mudah-Mudahan hari ini terakhir kita akan membahas terkait guru agama yang di Kutai Kartanegara,”kata Andi.
Para Guru Agama di Kukar yang telah lakukan audiensi dengan DPRD setempat menjelaskan kalau diskusi lanjutan telah diadakan bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kesra. Rapat juga langsung dilanjutkan ke Dinas Provinsi Kaltim terkait pembahasan beberapa masalah hukum.
Kepala Dinas Pendidikan Kukar telah sampaikan kalau hari ini akan ada finalisasi dan gambaran terkait solusi masalah hak dan kewajiban para Guru Agama. Pihak terkait telah himbau agar fokus mencari solusi terbaik pada masa mendatang tanpa terjebak pada perdebatan siapa yang salah atau benar.
Nasrun selaku Kepala Dinas Kementerian Agama Kabupaten Kukar menyampaikan harapan agar para Guru dan pengawas tuntutannya dapat terpenuhi dan pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin demi terwujudnya kebutuhan dan harapan untuk para tenaga pendidik serta pengawas di wilayahnya.
“Kami telah berupaya demi memastikan kesejahteraan Guru Agama dan Pengawas dibawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Kukar bisa terpenuhi, sebagai bentuk penghargaan atas peran yang sangat vital dalam cerdaskan kehidupan bangsa,” kata Nasrun.
Kebijakan Pemberian TPP daerah ke Guru Agama dan Pengawas ini diharapkan dapat mencakup kebutuhan dalam aspek tunjangan atau fasilitas yang memadai, sehingga kinerja para Guru dan Pengawas bisa lebih optmal dalam menjalankan tugasnya.
Hal ini perlu diketahui kalau Pahlawan tanpa tanda jasa itu telah kontribusi besar dalam memajukan dunia Pendidikan di Indonesia. Meski, nyatanya seringkali hak mereka masih belum terpenuhi dan keinginan agar terealisasi jadi bagian dari upaya untuk terwujudnya kualitas pendidikan yang lebih baik di Kukar dan Andi Faisal telah menuntaskan permasalahan ini dan para Guru dan Pengawas bisa mendapatkan hak mereka.***












