Keterbukaan Informasi Publik untuk desa Kukar demi diberikan akses informasi yang mudah telah selesai digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar di Ruang Serbaguna Kantor Bappeda pada Kamis, 7 November 2024.
Menurut Solihin selaku Plt Kadis Kominfo Kukar pada sambutannya itu saat membuka kegiatan telah menjelaskan kalau hal ini ditujukan demi diberikan pemahaman terkait pentingnya mengelola informasi yang transparan dan akuntabel pada berbagai tingkat desa sebagai konsekuensi pelaksanaan Undang – Undang yang menjadi mandatory badan publik desa dan badan publik didesa.
Lebih lanjut, ia menjelaskan kalau dalam perundang – undangan terkait desa terdapat pula bahan terkait informasi dan kewajiban aktifitas publikasi, diseminasi, dan meningkatkan kualitas SDM terkait aktifitas komunikasi dan digitalisasi. Hal ini diberikan hak informasi publik sebagai bagian dari terlaksananya kepatuhan menegakkkan peraturan perundang – undangan, pelaksanaan kehidupa demokrasi, pelaksanaan prinsip tata Pemerintahan akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari koruspi, kolusi, dan nepotisme, serta terselenggaranya administrasi Pemerintahan desa.
“Berdasarkan juga regulasi terkait desa terikat dengan undang – undang keterbukaan informasi berikut juga turunan dari regulasi tersebut berikut wewenang dan kewajiban,” kata Solihin.
Dalam terlaksananya kesempatan itu, ia mengingatkan kembali akan aktifitas “Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)” oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang mana telah diatur dalam UU berfondasi pada aktifitas tata kelola atau management arsip yang mana berkaitan dengan klasifikasi informasi yang telah terdapat pada dokumen dan arsip yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan diterima oleh badan Publik yang berkaitan juga dengan Penyelenggaran dan Penyelenggaraan negara atau Penyelenggara dan penyelenggaran badan publik lainnya yang sesuai UU dan terkait kepentingan publik.
Hal ini dapat terwujud dengan tujuan UU desa dan keterbukaan informasi, maka hal ini penting sekali bagi terkait jajaran bagi seluruh badan publik desa dan badan publik di desa untuk memahami terkait regulasi PLID dan PPDID, serta regulasi desa berupa kegiatan yang berhubungan dengan informasi dan komunikasi. Hal ini akan membuat SK PPID desa dan badan publik didesa. Demi melakukan koordinasi dengan PPID pada unit kerja masing – masing dan badan publik desa yang lain demi terkumpulnya, terkategorikan, dan terseleksi daftar informasi publik yang bisa dipublikasikan pada media online dan offline.
“Desa dan Badan publik desa wajib untuk lakukan integrasi postingan daftar informasi publik dan daftar informasi dikecualikan pada website Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kukar dan Kementerian Desa RI dalam terkait dengan penggunaan dana yang bersumber pada APBD dan APBN,” katanya.
Sebagai penutup, ia sampaikan harapan ke peserta agar bisa ikuti kegiatan dengan serius sekali sampai akhir pelaksanaan. Bahkan sampai akhirnya harapan itu bisa tercapai sesuai dengan keinginan bersama.
“Saya ini emang berharap banget ke peserta bisa ikuti kegiatan dengan baik agar demi tujuan kegiatan ini tuh bisa tercapai sesuai harapan,” jelasnya.***












