Transformasi Digital Nasional Didukung Disdukcapil Kukar

- Redaksi

Thursday, 7 November 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Transformasi Digital N Nasional Didukung Disdukcapil Kukar (Instagram/@prokomkukar)

Transformasi Digital N Nasional Didukung Disdukcapil Kukar (Instagram/@prokomkukar)

Transformasi Digital Nasional telah didukung oleh Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dan Dukcapil pusat. Mereka telah berkomitmen dalam meningkatkan akurasi data kependudukan agar Pilakda yang dilakukan serentak pada 27 November 2024 mendatang bisa berjalan sukses dan tidak ada hambatan apapun.

Hal ini juga demi meningkatkan percepatan transformasi digital nasional demi kualitas layanan Administrasi Kependudukan di Kukar, hal ini sesuai dengan arahan dari Menteri Dalam Negeri RI dalam pesan tertulis yang telah dibacakan oleh Dr Handayani Ningrum selaku Plh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI saat menutup Rakornas II Dukcapil yang berlokasi di Ballroom Rinjani Hotel Raya Lombok Mataram pada Rabu, 6 November 2024.

Menurut Muhammad Iryanto selaku Kepala Disdukcapil menjelaskan kalau Rapat Koordinasi Nasional II Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 itu telah berlangsung dari 4 – 6 November 2024 yang berlokasi di Mataram, NTB dengan tajuk “Akurasi Data Kependudukan untuk Dulung Suksesnya Pilkada Serentak 2024 dan Percepatan Transformasi Digitan Nasional”.

Acara itu diketahui telah diikuti oleh jajaran kepala Biro/Dinas yang telah menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Hal ini bertujua untuk memberikan kekuatan peran data kependudukan. Data kependudukan keseringan telah digunakan untuk melakukan verifikasi dan validasi identitas.

Hal ini perlunya pada tahun mendatang adanya perluasan pemanfaatan data kependudukan demi perencanaan pembangunna dari internal Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan pengguna data kependudukan lainnya. Hal ini demi menjadi perhitungan alokasi anggaran DAU, DAK, Dana Desa, dan Dana Otsus. Sekaligus mendukung arah Kebijakan Pengembangan Statisik Hayati yakni dengan tersedianya statistik hayati yang akurat.

Selain itu, data itu harus dapat diakses oleh Kementerian/Lembaga, daerah dan publik serta dimanfaatkannya statisik hayati untuk perencanaan pembangunan dan pelayanan publik. Piloting pemanfaatan data kependudukan yang dilakukan secara komprehensif yang nanti akan dilaksanakan secara cermat dan daerah mana yang siap dan diharapannya dapat diterapkan secara nasional secara mendatang.

Mempedomani Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 terkait Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah Tahun Anggaran 2025, khususnya terfokus pada Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Daerah juga wajib untuk anggarkan infrastruktur jaringan intra Pemerintah Daerah, memiliki dan menerapkan standar keamanan dengan prioritas standar nasional Indonesia pada bidang informasi/keamanan siber. Hal ini sesuai dengan aturan perundang – undangan.

Diketahui, rakornasi bertujuan untuk mendukung Pilkada serentak 2024 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Dukcapil provinsi dan Kabupaten/Kota telah komitmen untuk mendukung terlaksananya Pilkada serentak secara sukses pada tahun ini dengan beberapa langkah yakni Ditjen Dukcapil harus:

A.Mempersiapkan dan menyerahkan DAK2, DP4 dan melakukan proses updating data secara berkala.

B.Melakukan sinkronisasi data pemilih dengan data penduduk dengan proses pemadanan data.

C. Terjaminnya tersedianya infrastuktur, jaringan komunikasi data, dan blangko KTP Elektronik secara berkala sampai hari H Pilkada serentak dilakukan pada 27 November 2024.

D.Meningkatkan kegiatan jemput bola utamanya demi menyelesaikan perekaman pemilih pemulas sampai hari H Pilkada serentak 2024.

E.Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten/Kota wajib berikan pelayanan pada hari H Pilkada serentak.

F.Menjaga netralitas ASN sebagai abdi negara.

Demi transformasi digital nasional dalam tata kelola SPBE, data kependudukan diperankan juga sebagai core data dan IKD serta telah dikembangkan sebagai Single Sign On dalam portal nasional (INA Digital). Ditjen Dukcapil juga telah memberikan segenap akses untuk melakukan verifikasi data kependudukan saat dilakukan pendaftaran aplikasi INA Pas melalui verifikasi demografi atau biometrik wajah demi mendukung Alpha Release dan Beta Release dengan kapasita sekitar 25.000 hit sampai dengan 31 Desembeer 2024 mendatang demi dilakukannya uji ASN yang diikuti oleh 40.000 pengguna.

Berkaitan dengan percepatan transformasi digital nasional, maka Ditjen Dukcapil juga harus terus melakukan secara berkala dengan penguatan infrastruktur IT yang mencakup:

A.Meningkatkan kekuatan server, storage, dan perangkat jaringan.

B.Meningkatkan Jarkomdat (Jaringan Komunikasi Data).

C.Meningkatkan kekuatan Cyber Security Penguatan Infrastruktur IT demi mendukung SPBE dan harus tuntas sampai 2025.

D. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota diminta untuk meningkatkan percapaian target aktivasi IKD tahun 2024 dengan 30% dari total perekaman didaerah dengan melalui program kegiatan yang terstruktur dan terukur. Dan demi tercapainya target aktivaso IKD, maka Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependidikan, dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota harus optimalkan semua potensi sumberdaya (SDM, anggaran, political will).

Rumusan hasil Rakornas juga telah disepakati dan ditandatangani oleh pihak Kementerian Dalam Negeri Peserta dari Provinsi dan Peserta dari Kabupaten/Kota demi terlaksanakannya secara sungguh – sungguh. Berikut ini hasil Rakornas II Tahun 2024 sesuai pengarahan Menteri Dalam Negeri, Dirjen Dukcapil dan materi dari berbagai Narasumber serta hasil diskusi, dirumuskan, dan telah disepakati dari berbagai hal berikut:

.Akurasi data Kependudukan yang lebih akurat dan berperan demi pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya pada bidang pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal, serta sesuai dengan diamanatkan pada Pasal 58 ayat 4 UU No 24 Tahun 2013.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah bersama – sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan terus – menerus melakukan akurasi data kependudukan:

1.Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan di seluruh Indonesia dengan memastikan setiap pelayanan mempedomani regulasi yang telah berlaku, jaga integritas diri dan lembaga dengan tidak melakukan hal dan tindakan yang sekiranya tidak terpuji dan merusak citra diri Dukcapil.

2. Meningkatkan cakupan pelayanan Administrasi Kependudukan dengan mencakup:

a.Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2025 telah melaksanakan kapasitasi daerah demi meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pemutakhiran data penduduk, khususnya pada 9 provinsi yakni Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Serta diharapakn dapat mengejar juga tertinggalnya dan meningkatkan pencapaian target nasional.

b. Dilakukan Gerakan Nasional Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pemutakhiran Data Kependudukan dan Pemutakhiran Data Kependudukan.

c.Mewujudkan koneksitas data dengan Kementerian/Lembaga di pusat dan daerah.***

Berita Terkait

Pelatihan Sertifikasi Produk Halal Resmi Digelar, Kukar Perkuat Peran Penyuluh Agama
Pemkab Kukar Teken Kerja Sama dengan SCB International untuk Pengembangan ASN
DP2KB Kukar Laporkan Penurunan Stunting Signifikan di Forum Monev Genting Kaltim-Kaltara
Pemkab Kukar Gelar Pendampingan SPIP Terintegrasi 2025 di Samarinda
Wabup Rendi Solihin Hadiri Etam Begenjoh, Kukar Perkenalkan Kekayaan Budaya ke Jawa Timur
Pemkab Kukar Dukung Penuh Pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan di Tenggarong
Sekda Kukar Hadiri Rapat EKI 2025, Dorong Pengembangan Akses Keuangan Daerah
Sekda Kukar Hadiri Pelepasan Purna Tugas Kadis Ketahanan Pangan Sutikno

Berita Terkait

Thursday, 19 June 2025 - 20:36

Pelatihan Sertifikasi Produk Halal Resmi Digelar, Kukar Perkuat Peran Penyuluh Agama

Wednesday, 18 June 2025 - 19:16

Pemkab Kukar Teken Kerja Sama dengan SCB International untuk Pengembangan ASN

Tuesday, 17 June 2025 - 17:01

DP2KB Kukar Laporkan Penurunan Stunting Signifikan di Forum Monev Genting Kaltim-Kaltara

Monday, 16 June 2025 - 16:51

Pemkab Kukar Gelar Pendampingan SPIP Terintegrasi 2025 di Samarinda

Saturday, 14 June 2025 - 16:37

Pemkab Kukar Dukung Penuh Pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan di Tenggarong

Thursday, 12 June 2025 - 19:45

Sekda Kukar Hadiri Rapat EKI 2025, Dorong Pengembangan Akses Keuangan Daerah

Wednesday, 11 June 2025 - 09:46

Sekda Kukar Hadiri Pelepasan Purna Tugas Kadis Ketahanan Pangan Sutikno

Tuesday, 10 June 2025 - 09:21

Bupati Kukar Pantau Langsung Pembentukan Koperasi Merah Putih di 237 Desa dan Kelurahan

Berita Terbaru