Tenggarong – Dalam sebuah Forum Lintas Perangkat Daerah yang diadakan di Ruang Serbaguna Bappeda Lantai I pada hari Rabu (13/3/2024), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Arianto telah menyampaikan hasil evaluasi capaian tahun 2023 dan target program perangkat daerah untuk tahun 2024.
Menurut Arianto, capaian program tahun 2023 mencapai 100 persen dengan indikator seperti perkembangan lembaga kemasyarakatan dan tingkat penyelenggaraan pemerintah desa, serta status desa yang berhasil berkembang menjadi desa maju di Kutai Kartanegara (Kukar).
“Realisasi capaian tahun 2023 telah mencapai target 100 persen dalam upaya meningkatkan kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintahan desa hingga mencapai status desa maju di Kukar. Hal yang sama juga ditargetkan untuk program tahun 2024,” ungkap Arianto.
Namun demikian, Arianto mengungkapkan bahwa masih ada beberapa program yang belum mencapai 100 persen, seperti program penataan desa yang meliputi prosentase desa yang memiliki tata ruang desa, program administrasi pemerintahan desa yang masih perlu peningkatan, dan pertumbuhan pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
Adapun alokasi anggaran untuk program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat telah mencapai Rp77,5 miliar dengan prosentase posyandu yang aktif.
“Ambisi DPMD untuk tahun 2024 adalah meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menjadi 82, dibandingkan dengan nilai AKIP tahun sebelumnya yang mencapai 80. Begitu juga dengan target mencapai 100 persen dalam programnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp134,79 miliar,” tambahnya.
Arianto juga menyoroti beberapa permasalahan yang menghambat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023, seperti akses terisolasi antar desa, kekurangan listrik di beberapa desa, akses pendidikan yang belum merata, keterbatasan SDM tenaga kesehatan, dan akses informasi yang masih kurang di beberapa desa.
“Untuk mencapai target tersebut, kami membutuhkan dukungan dan keterlibatan OPD lainnya dalam hal pengadaan tenaga dokter dan tenaga kesehatan, peningkatan kualitas jalan desa, pemasangan PDAM, pencegahan bencana, pembangunan pasar permanen dan koperasi, transportasi, taman baca, pelaksanaan kegiatan PKBM/Kejar paket A,B,C, pembangunan Unit PAUD, penyediaan tempat sampah, lapangan olahraga, hingga peningkatan jaringan internet desa,” papar Arianto.