Terasnegeri.com- Komisi I DPRD Kalimantan Timur Melaksanakan Rapat Dengar pendapat pada (RDP) pada, Senin (16/10/23). RDP yang dipimpin Baharuddin Demmu, membahas terkait Permohonan penciutan Hak Guna Usaha (HGU) PT Budiduta Agro Makmur Oleh Aliansi Masyarakat Loa Kulu.
“Jadi RDP pada hari ini merupakan permintaan masyarakat untuk melakukan penciutan terhadap HGU PT Budiduta Agro Makmur, kurang lebih yang diminta masyarakat dalam surat itu sebesar 280 Haktare,” ungkap Baharuddin Demmu.
Masyarakat meminta penciutan HGU disebabkan karena, sejak izin keluar diinformasikan oleh kepada desa mereka tidak pernah melakukan penggarapan.
“Jadi lahan-lahan yang tidak tergarap tersebut, sudah bisa dikategorikan sebagai lahan terlantar. Sehingga pemerintah seharusnya mengeluarkan izin terhadap tanah tersebut untuk dikelola oleh rakyat,” jelas Demmu.
Baharuddin Demmu akan mengadakan pertemuan lanjutan guna membahas perihal permohonan penciutan HGU terhadap PT Budiduta Agro Makmur.
“Kami masih menunggu klarifikasi dari pihak PT Budiduta Agro Makmur terhadap perlakuan mereka kepada warga di wilayah Loa Kulu, Loa Janan, dan Tenggarong, mengingat pada RDP hari ini mereka tidak hadir,” ungkapnya.
Pihak PT Budiduta Agro Makmur harus mengklarifikasi terkait perjanjian bahwa bahwa mereka tidak pernah melakukan Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama (PPLB).
“Karena diduga pemanfaatan lahan tersebut juga di gunakan untuk pertambangan,” tambah Demmu.
Masyarakat sudah tinggal di wilayah itu sejak turun-temurun sebelum ada izin Budi Duta pada tahun 1981, sehingga masyarakat merasa tidak dihargai oleh pihak PT Budi Duta karena bukan masyarakat yang menguasai HGU mereka. Pada 20 sampai 27 Oktober 2023 Baharuddin akan langsung turun mengecek langsung kondisi lahan dan masyarakat di sana.
(Ama/Advertorial/DPRD Kaltim)












