Terasnegeri.com- Seno Aji, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) mengatakan, pentingnya menyusun rangka atau skema untuk evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun 2023.
Tujuan utama dari skema evaluasi ini adalah guna memaksimalkan penggunaan anggaran serta, mencegah terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang tidak dimanfaatkan. Hal tersebut menjadi tanggung jawab Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Menurut Seno, sektor pengadaan barang dan jasa memiliki potensi besar dalam mengurangi risiko terjadinya Silpa pada APBD tahun 2024. Untuk mengurangi potensi Silpa, Seno mengungkapkan bahwa langkah-langkah pengadaan barang dan jasa yang lebih awal akan diimplementasikan terutama untuk proyek-proyek besar.
Namun, tak bisa dipungkiri juga bahwa masih ada potensi Silpa pada tahun ini.
“Langkah pengadaan yang lebih awal perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa pada pelaksanaan APBD 2024, perencanaan dapat lebih terstruktur,” ungkap Seno aji.
Seno meyakini, hal ini dapat memberikan dampak positif pada tahun 2024.
“Kami telah mengalokasikan sekitar Rp 675 miliar untuk mengatasi Silpa dan yakin situasinya akan lebih optimal tahun depan,” pungkasnya.
(Ama/Advertorial/DPRD Kaltim)