Terasnegeri.com- DPRD Kaltim akan memanggil pimpinan PT Kalimantan Ferro Industry (KFI), dikarenakan kebakaran di pabrik smelter nikel tersebut telah memakan dua korban TKA. Merenggut satu nyawa dan satu dalam kondisi kritis.
“Untuk mendapatkan keterangan kejadian kecelakaan tersebut,” jelas Seno Aji Wakil Ketua DPRD Kaltim.
Seno juga mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya korban. Ia meminta kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi perusahaan. Padahal pihaknya sudah mendukung penuh pabrik smelter nikel, sebab dinilai mampu meningkatkan ekonomi masyarakat Kukar khususnya dan Kaltim umumnya, serta pihaknya telah meminta pemenuhan 60 persen tenaga kerja lokal, pihak perusahaan juga telah menyetujui permintaan itu. Tetapi malah terjadi kecelakaan, padahal baru saja mereka mengadakan peresmian.
19 September 2023 pabrik itu di resmikan. Gubernur Kaltim Isran Noor kala itu yang memimpin Peresmian Pabrik Smelter Nikel PT Kalimantan Ferro Industri (KFI).
Pabrik yang dibangun 22 Januari 2022 itu telah menelan dana investasi kurang lebih sebanyak Rp 5 triliun dengan serapan tenaga kerja lokal 1.700 orang dan 250 tenaga kerja asing. Namun sangat disayangkan belum ada sebulan peresmian sudah ada tragedi yang terjadi di pabrik smelter nikel tersebut.
Mereka berhasil membangun 2 line. Secara keseluruhan perusahaan ini akan membangun 18 line dengan total produksi nikel 4-5 juta ton. Isran kala itu yakin jika 18 line smelter nikel ini bisa selesai. Apalagi tenaga kerja yang akan terserap di industri besar ini mencapai 10.000 hingga 15.000 orang.
Direktur Utama PT KFI Zhou Bu mengatakan pembangunan pabrik ini sangat memperhatikan permasalahan lingkungan.
“Enam belas line berikutnya akan kami bangun secepat-cepatnya,” ujar Zhou Bu.
Zhou Bu mengatakan, KFI telah mendapatkan Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKL) dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan Republik Indonesia. Untuk menjalankan proyek bernilai Rp 26 triliun itu, selain itu KFI akan bekerja sama dengan PLN untuk pemenuhan kebutuhan energi.
(Ama/Advertorial/DPRD Kaltim)
