Terasnegeri.com- Rusman Ya’qub Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, mengatakan kurangnya kontribusi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari perusahaan tambang yang di bentuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Bara Kaltim Sejahtera (BKS), yang berstatus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kepemilikan sahamnya dipegang oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Yang sudah berjalan kurang lebih 23 tahun.
“Dalam berbagai rapat evaluasi dan dengar pendapat serta laporan pertanggungjawaban kegiatan Gubernur Kaltim setiap tahunnya, perusda BKS kerap ditemukan permasalahan serius,” ujar Rusman Ya’qub.
Rusman juga menegaskan, agar BKS dapat meningkatkan PAD, karena sebelumnya perusahaan ini masih menggunakan APBD dalam bentuk subsidi yang diberikan Pemprov Kaltim.
“BKS tidak pernah maksimal mendorong peningkatan pendapatan daerah. Masih banyak BUMD yang terbiasa dengan subsidi sehingga tidak mengikuti visi inti usahanya. Hal ini terjadi karena pimpinan dan jajarannya kurang memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi,” tegasnya.
Ia menilai, permasalahan terdapat di struktur pengurusnya, perlunya struktur yang sehat dan lebih efisien. Hal itu dapat di lihat dari banyaknya jumlah personel yang ada, melebihi kebutuhan riil.
(Ama/Advertorial/DPRD Kaltim).












