Terasnegeri.com- Nidya Listiyono Ketua Komisi II DPRD Kaltim, meminta pemerintah pusat melakukan tranparansi, agar masyarakat mengetahui informasi terkait seluruh investasi yang akan hadir di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Nidya mengatakan, tranparansi merupakan suatu bentuk keterbukaan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan.
“Hari ini semua keuangan harus transparan dan akuntabel serta bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Menurutnya, jika tidak ada tranparansi besar kemungkinan akan muncul penyimpangan dalam proses penegakan hukum.
“Kita berharap sinergitas antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan Otorita IKN melakukan hal tersebut secara maksimal,” ungkapnya.
Ia mengatakan, tranparansi ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi secara baik terhadap proses pengelolaan administrasi pemerintah.
“Seperti misalnya izin usaha yang dikeluarkan pemerintah, sehingga warga mengetahui mekanisme perizinan tersebut,” tutupnya.
(Ama/ADV DPRD Kaltim)
