Terasnegeri.com- Peraturan Gubernur (Pergub) No.49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan (Bankeu). Dinilai kurang untuk menjalankan berbagai usulan dan aspirasi masyarakat.
Hal itu disampaikan oleh Seno Aji, Wakil Ketua DPRD Kaltim, saat menyerahkan hasil reses kepada pihak Pemprov.
Saat reses banyak keluhan masyarakat tentang kondisi infrastruktur, seperti jalan yang rusak, perlu adanya jembatan dan lain-lain. Tetapi karena adanya Pergub 49, aspirasi tersebut tidak bisa ditindaklanjuti secara maksimal, mengingat adanya batasan nominal untuk merealisasikan aspirasi.
“Pada Pergub 49/2020 memberikan batasan yang sempit tentang pemberian bantuan melalui dana aspirasi atau usulan program pembangunan daerah pada ABPD Kaltim. Padahal, hal tersebut bersentuhan langsung kepada masyarakat,” ujar Seno Aji.
Ia mengatakan batasan nominal tersebut sebesar Rp 2,5 miliar, dan tidak sebanding dengan aspirasi aspirasi dari masyarakat.
“Maka guna memaksimalkan dan mempercepat penyelesaian yang menjadi aspirasi masyarakat, maka Kami akan Meminta Kepada Pj Gubernur Kaltim agar Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah di revisi,” tutupnya.
(Ama/Advertorial/DPRD Kaltim)












